Home > F. Kumpulan artikel > Pemda Harus Evaluasi Guru Penerima TP

Pemda Harus Evaluasi Guru Penerima TP

January 12th, 2010

(Dikutip dari Radar Sulteng Online, alamat: http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=62168)

KEMENTERIAN Pendidikan Nasional memberi wewenang lebih luas kepada dinas pendidikan untuk mengevaluasi guru penerima tunjangan profesi (TP). Mereka juga diberi kewenangan untuk menentukan guru-guru yang memenuhi persyaratan untuk ikut sertifikasi atau tidak.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Baedhowi mengatakan, hingga 2010, sudah 600.450 guru yang sudah disertifikasi. Dari jumlah itu, yang sudah lulus mencapai 549.647 guru. Sebanyak 351 ribu di antaranya sudah mendapat SK dan menikmati TP.

Anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pemberian TP mencapai Rp9,2 triliun. Rinciannya, pembayaran tunjangan untuk kuota 2006 sebesar Rp819 miliar dan untuk kuota 2007 mencapai Rp182 miliar.

Untuk kuota 2009, pihaknya saat ini telah menyiapkan SK untuk pembayaran tunjangan profesi. “Kami sudah meminta agar guru yang lulus sertifikasi 2009 segera memenuhi persyaratan,” ujar Baedhowi. Seperti, nomor rekening yang disebutkan dalam SK menteri dan surat keterangan mengajar 24 jam. Sementara, bagi guru non-PNS wajib menyertakan bukti masa kerja.

Baedhowi menjelaskan, untuk 2010, TP tak lagi disalurkan melalui dana dekonsentrasi. Melainkan, melalui dana transfer daerah. Ditjen PMPTK menyerahkan data guru yang lulus sertifikasi kepada Depkeu. Selanjutnya, Depkeu akan mentransfer tunjangan tersebut melalui dana alokasi umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sebagaimana diketahui, tahun ini Ditjen PMPTK mengalokasikan anggaran Rp10,9 triliun untuk pembayaran TP. Selain itu, juga mengalokasikan Rp3,4 triliun untuk pembayaran TP guru non-PNS sebanyak 153.904 orang. Dengan demikian, total dana yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp14,3 triliun. Dana itu akan disalurkan lewat transfer daerah. Karena itu, kata Baedhowi, daerah wajib mengawasi pembayaran tunjangan tersebut. “Pembayaran TP dititikan ke kabupaten/kota. Tujuannya, mempermudah pengawasan. Mereka sekarang sebagai penanggung jawab kebijakan,” terang Bedhowi.

Tak hanya itu, dinas pendidikan provinsi wajib melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja guru. Mereka wajib mengevaluasi penerima tunjangan itu. Jika guru tak memenuhi kewajiban mengajar 24 jam, maka TP-nya bisa dihentikan.

Baedhowi menjelaskan, membutuhkan waktu untuk meningkatkan kompetensi guru. Itulah sebabnya penilaian sertifikasi masih dilakukan melalui portofolio. Kendati demikian, evaluasi terhadap kinerja guru tetap akan dilakukan. “Kami akan berikan pelatihan rutin terhadap para guru untuk meningkatkan kompetensi mereka,” ujar dia. (kit/agm)

F. Kumpulan artikel Dilihat: 3,681 kali

  1. March 28th, 2017 at 23:25 | #1

    Alhamdulillah waskat saat ini bagi kinerja guru terkait sertifikasi telah mengalami kemajuan dengan adanya aplikasi dapodik.

  1. No trackbacks yet.