Home > F. Kumpulan artikel > Problematika Sertifikasi Guru

Problematika Sertifikasi Guru

November 20th, 2009

(Dikutip dari DuaBerita.com, Alamat: http://www.duaberita.com/main/artikel-dua/pendidikan/167-problematika-sertifikasi-guru.html)
Problematika Sertifikasi Guru
Oleh : Budhi A.M. Syachrun, S.Pd*
Apa yang menjadi daya tarik para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik saat ini? Kita pasti semua sepakat bahwa hal itu dikarenakan dengan proses sertifikasi. Dengan sertifikasi, seakan menjadi magnet dari para kaum pendidik. Guru berlomba-lomba mendapatkan nilai maksimal demi mencapai suatu taraf hidup yang layak.
Semenjak lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan seorang pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, maka guru seakan terpacu untuk mengembangkan kreativitasnya, kualitasnya, dan bahkan tenaga serta pikiran guru yang selama ini hanya vakum, kini seperti berburu pacu demi mendapatkan gaji yang pemerintah janjikan, yakni sebesar dua kali dari gaji pokok yang ada sekarang.
Sangat fantastis memang. Apalagi di saat perekonomian belum dalam kondisi stabil terutama untuk ukuran kantong guru, pemerintah memberikan angin segar, bahwa guru yang telah melalui proses sertifikasi akan mendapatkan gaji yang akan setara dengan berbagai profesi lainnya. Terlepas dari itu, banyak terjadi problematika yang perlu dicatat dan direnungkan oleh semua pihak, baik itu tim asesor maupun guru.

Sertifikat
Jika kita mencermati penjelasan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ginandjar Kartasasmita, seperti yang dilansir salah satu media harian beberapa waktu lalu, bahwa persoalan sertifikasi seakan sudah mulai mendapat kekhawatiran dari berbagai kalangan. Menurut Ginandjar, sertifikasi guru jangan sampai dikejar sebagai kebutuhan persyaratan administrasi saja, tetapi harus dijalankan sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru. Menurutnya, kalau kualitas bangsa ini ingin lebih baik, maka kualitas guru harus ditingkatkan.
Dia pun mengakui bahwa sebagai salah satu instrument dalam meningkatkan kesejahteraan guru, maka kebutuhan sertifikasi bukanlah satu tujuan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah guru seakan tidak peduli apakah sertifikasi itu sebuah tujuan untuk mencapai kesejahteraan atau sertifikasi merupakan prasyarat administrasi dalam portofolio.
Seperti yang penulis bahas dari awal, saat ini guru berlomba-lomba mengembangkan dirinya demi melengkapi berkas portofolio. Dari 10 item penilaian dalam portofolio, hanya dua item yakni keikutsertaan dalam forum ilmiah dan pendidikan dan pelatihan yang paling laku keras dan diminati oleh para guru. Bukan apanya, pada kedua item tersebut guru diwajibkan untuk berperan aktif dalam kegiatan ilmiah, seperti seminar, workshop, pelatihan atau kegiatan penataran lainnya.
Bahkan saat ini tim asesor lebih tegas dalam memeriksa berkas instrument portofolio dari para guru. Untuk kuota 2008, para guru mesti melampirkan sertifikat asli dari berbagai kegiatan yang diikuti. Dan ini tentunya memerlukan keuletan tersendiri, apalagi untuk kuota 2006 dan 2007 ada peserta yang mendapatkan sertifikat dengan cara “scan” dari berbagai tempat rental komputer.
Yang menjadi masalah sekarang adalah kadang sertifikat yang didapatkan oleh peserta atau guru, itu tidak sesuai dengan kondisi kegiatan dilapangan. Misalnya ada sebuah lembaga yang mengadakan seminar atau workshop. Pada saat dipublikasikan di media, lembaga itu melansir bahwa seminar atau workshop yang dilaksanakan hanya berlangsung selama sehari.
Masalahnya adalah saat peserta menerima sertifikat pasca pelaksanaan kegiatan itu, di dalam keterangan sertifikat tidak lagi dicantumkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama satu hari tetapi terhitung tiga hari. Jadi sebuah kelucuan bahwa kegiatan hanya satu hari, sementara di sertifikat tertera selama tiga hari dengan melampirkan jumlah 35 jam pelaksanaan kegiatan. Dari mana aturannya?.
Kita tidak tahu juga dari mana dasar dan filosofi sehingga beberapa lembaga yang intens melakukan kegiatan seminar atau workshop, memberikan contoh dan image buruk kepada para peserta atau guru. Semestinya adalah berapapun jumlah hari dan jam pelaksanaan sebuah kegiatan, tetap jujur dilampirkan dalam selembar sertifikat.
Tetapi kemungkinan sistem tersebut dilakukan dengan tujuan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, dapat dibanjiri dan diminati oleh para guru yang notabene sangat haus dan lapar dengan selembar sertifikat. Persoalannya adalah guru sudah diberikan pembelajaran yang kurang mendidik dari sebuah lembaga dengan mencantumkan kebohongan dan itu tidak berlangsung hanya satu kegiatan saja, tetapi kegiatan berikutnya kita bisa mendapati sertifikat dengan modus yang sama.
Kalau begini kasusnya, bagaimana sistem penilaian tim asesor dalam memberikan sebuah kredit poin terhadap sebuah sertifikat. Tim asesor pun pasti tidak peduli dengan masalah ini. Yang terpenting adalah sertifikat yang dikumpulkan adalah asli. Artinya adalah kita semua hanya mengejar sebuah kuantitas bukan kualitas.
Tidak pernahkan terpikir bahwa banyak guru yang mengikuti seminar atau kegiatan lainnya, bukan ilmu dari kegiatan itu, tetapi bagaimana guru mendapatkan sertifikat kendati kegiatan tersebut tidak sempat dilaksanakan. Disinilah maksud dari penjelasan Ginandjar bahwa guru jangan hanya mengejar sertifikasi dengan menafikan kompetensi guru.
Masalah tidak berhenti disini. Saat sertifikat dikumpulkan ada lagi kewajiban yang mesti dipatuhi oleh para pencari sertifikasi, yakni bahwa semua kegiatan ilmiah yang sudah diikuti oleh para guru, maka diwajibkan untuk melampirkan surat tugas atau surat keterangan dari kepala sekolah.
Dari beberapa kegiatan yang sudah diikuti oleh penulis, pemberian surat tugas diberikan hanya pada skala kegiatan besar dan sumber pendanaan kegiatan itu berasal dari pemerintah. Artinya adalah peserta kegiatan yang dibayar oleh lembaga tersebut. Misalnya ada panggilan kegiatan workshop dari sebuah lembaga dan itu dilakukan secara resmi disampaikan kepada sekolah.
Sementara kegiatan seminar yang lagi tren saat ini, sangat jarang guru membawa surat tugas karena kegiatan itu merupakan inisiatif dari para guru sendiri. Kalaupun kepala sekolah mengetahui bahwa si A mengikuti seminar, itu hanya sebatas penyampaian bahwa guru tersebut mengikuti kegiatan seminar.
Pemberian surat keterangan juga tidak dibenarkan dan menjadi pembodohan lagi. Misalnya kegiatan seminar sudah diikuti lima tahun lalu. Berhubung karena disertifikasi, maka guru pun harus membuat beberapa surat keterangan kendati kegiatan itu berlangsung beberapa tahun lalu. Artinya adalah ada lagi manipulasi berbagai keterangan dalam kasus ini.

Pengembangan Profesi
Sebenarnya kalau guru berpikir dan membaca secara keseluruhan instrument portofolio, maka pengumpulan berbagai sertifikat dengan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, itu tidak perlu terjadi. Padahal jika kita melihat item lain seperti Karya Pengembangan Profesi, guru pun tidak mesti berburu sertifikat.
Di dalam item ini ada banyak cara yang mesti ditempuh oleh guru untuk mendapatkan skor penilaian. Misalnya guru membuat buku. Kalau guru membuat satu buku saja yang berskala nasional dan relevan dengan bidang yang digeluti, maka itu mendapatkan nilai 50. Nilai tersebut sama harganya jika guru mengikuti lima kegiatan seminar. Kalau ada guru yang membuat buku, maka sesungguhnya sudah relevan dengan pernyataan dari Ginandjar yakni sertifikasi akan menghasilkan suatu kompetensi guru. Tetapi faktanya adalah kompetensi guru diabaikan dengan memenuhi kebutuhan administrasi belaka.
Bukan hanya dalam pembuatan buku, ada juga penilaian dalam bentuk penulisan artikel, menjadi penulis soal UN, membuat modul, membuat media pembelajaran, membuat laporan penelitian atau karya pengembangan lainnya. Yang terjadi saat ini adalah sangat jarang kita mendapati guru melengkapi portofolio dengan melampirkan karya pengembangan profesi. Di dalam kenaikan pangkat saja, hampir semua guru tidak melampirkan, padahal nilainya sangat besar dan bisa mencukupi untuk pengalihan pangkat.
Dari beberapa uraian diatas, dapatlah kita memberikan sebuah deskripsi bahwa guru yang selama ini aktif dalam kegiatan ilmiah, hanya untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi. Setelah berkas terkumpul, maka guru sudah mulai malas mengikuti seminar dan kegiatan lainnya. Padahal tidak ada yang sia-sia dalam mengikuti suatu kegiatan karena semuanya akan berguna, baik untuk pengembangan dan wawasan guru, maupun digunakan pada saat kenaikan pangkat. Semoga proses sertifikasi yang sudah menjadi proyek politik dari para elit, tidak meninggalkan kesan dan cerita miring, bahwa sistem sertifikasi hanyalah menghasilkan kualitas dan kompetensi guru yang dadakan.
Penulis adalah :
- Guru SMAN 1 Tanralili Maros Sulawesi Selatan

-Ketua Umum Lembaga Kajian Guru (eLKg) Sulawesi Selatan

F. Kumpulan artikel Dilihat: 3,246 kali

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.